Michael Sianipar Tegaskan Ketua Umum FFI Tak Bisa Diganti Sepihak, PSSI Harus Gelar KLB
JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan pergantian pimpinan organisasi tersebut hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Dia menilai penjelasan Kementerian Hukum (Kemenkum) justru memperkuat keabsahan kepengurusan FFI hasil KLB 2024.
Pernyataan Michael muncul setelah beredar informasi mengenai pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI oleh Kemenkum. Menurut dia, jawaban kementerian terkait permohonan pergantian Ketua Umum yang diajukan pimpinan PSSI menunjukkan proses tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Michael menjelaskan, dalam rilis Kemenkum disebutkan pimpinan PSSI telah mengirimkan surat untuk mengajukan pergantian Ketua Umum FFI. Namun, kementerian menyampaikan perubahan kepengurusan hanya dapat diproses apabila dilakukan melalui KLB.
“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” kata Michael.
Dia menilai, jika pergantian Ketua Umum dapat dilakukan hanya dengan pengajuan surat, Kemenkum seharusnya langsung mengumumkan perubahan kepengurusan sesuai permohonan PSSI. Namun, penegasan mengenai kewajiban menggelar KLB menunjukkan adanya prosedur organisasi yang harus dipatuhi.
Michael pun mengapresiasi sikap Kemenkum yang mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi. Dia menolak pergantian pimpinan FFI melalui surat keputusan yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.
Michael juga menyoroti dasar hukum pemblokiran akses administrasi perkumpulan. Dia merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, yang menurut penjelasannya mengatur dua dasar pemblokiran akses.
Kedua dasar tersebut adalah adanya bukti pendaftaran gugatan atau sengketa, serta permintaan pemblokiran dari instansi pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Karena itu, Michael meminta kejelasan mengenai alasan administratif di balik pemblokiran akses SABH FFI.
“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah Michael.
Di sisi lain, FFI mengaku telah menempuh jalur internal dengan mengirimkan surat laporan kepada Komite Etik PSSI. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh pimpinan federasi dalam penerbitan surat keputusan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) di FFI.
Menurut Michael, penetapan Plt tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar. FFI menilai penerbitan keputusan itu bertentangan dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
FFI kini menunggu tindak lanjut Komite Etik PSSI atas laporan tersebut. Michael menyebut langkah itu berjalan bersamaan dengan penyampaian surat keberatan terhadap keputusan yang dipersoalkan.
“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” tutup Michael.
Dengan demikian, Michael menegaskan posisi FFI tetap berpegang pada hasil KLB 2024 dan mekanisme pergantian kepengurusan yang tercantum dalam AD/ART organisasi. Dia juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke BAKI hingga Court of Arbitration for Sport (CAS) jika diperlukan.
Editor: Reynaldi Hermawan