Soal Kasus Jilbab, Miftahul: Saya Pilih Syariat Islam Ketimbang Juara

JAKARTA, iNews.id – Atlet Blind Judo Putri Indonesia Miftahul Jannah mengaku tak kecewa usai didiskualifikasi dewan juri akibat tak mau melepas jilbab sebelum laga melawan judoka Mongolia Gantulga Oyun. Kedua petarung itu turun pada kelas 52kg Asian Para Games 2018 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Senin (8/10/2018).

Larangan dari dewan juri mengacu kepada peraturan judo tingkat internasional yang melarang penggunaan jilbab. Kebijakan itu dibuat karena ditakutkan saat main bawah atau newaza, atlet bisa tercekik.

Mendengar perintah dari dewan juri untuk melepas jilbab, Miftahul menolaknya. Dia lebih memilih untuk didiskualifikasi ketimbang harus melepas jilbab.

Atlet Aceh itu pun mengaku sama sekali tidak menyesali keputusannya. "Saya sebelumnya ingin meminta maaf karena gagal tampil di Asian Para Games. Namun apa yang saya lakukan semata-mata hanya karena ingin menjaga harga diri masyarakat Aceh yang terkenal kuat menjaga syariat Islam,” kata Miftahul.

“Saya selalu berpegang teguh pada prinsip. Saya tidak ingin menggadaikan harga diri dan martabat Aceh serta syariat Islam untuk gelar juara semata,” ujarnya.

Sebenarnya, kendala bahasa merupakan akar masalah dari didiskualifikasinya Miftahul pada gelaran Asian Para Games ketiga itu. Menurut ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun keterbatasan bahasa yang dimiliki pelatih Judo Indonesia saat Asian Paralympic Committee (APC) mengadakan Technical Manager Meeting menjadi penyebabnya.

Pertemuan itu diselenggarakan dengan mengundang para pelatih guna memberikan arahan dan menyepakati perihal aturan pertandingan. Regulasi mengenai larangan atlet judo untuk mengenakan jilbab saat bertanding juga disebutkan.

Namun, karena pihak penyelenggara menggunakan bahasa Inggris saat technical manager meeting, pelatih judo Indonesia tak mengetahui kalau ada peraturan tersebut. Hal itu membuat Miftahul yang akan bertanding mengenakan jilbab tak diizinkan karena tak sesuai dengan regulasi yang disepakati. 

Editor: Achmad Syukron Fadillah