5 Federasi Sepak Bola yang Pernah Dibubarkan, PSSI Berikutnya?

JAKARTA, iNews.id - Terdapat 5 federasi sepak bola yang pernah dibubarkan. Apakah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan mengikuti jejak mereka?

Sepak bola Indonesia sedang mengalami masa kelam akibat tragedi berdarah di Stadion, Kanjuruhan. Bahkan PSSI terancam bisa dibubarkan demi adanya perubahan agar lebih baik ke depannya.

Baca Juga

Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Gol Penalti Firman Ardiansyah Bawa Garuda Memimpin 1-0

Sebagaimana diketahui, laga Arema FC menghadapi Persebaya di pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) malam WIB, harus berakhir kelam. Pasalnya sebanyak 132 Aremania  -nama suporter Arema FC- harus kehilangan nyawa usai menyaksikan laga tersebut.

Dengan banyaknya korban yang berjatuhan membuat FIFA, AFC dan pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan tragedi tersebut. Bahkan Presiden Indonesia, Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mencari tahu penyebab tragedi tersebut bisa terjadi.

Baca Juga

TGIPF Minta Pengurus PSSI Bertanggung Jawab atas Tragedi Kanjuruhan

Sementara Dengan adanya kejadian tersebut membuat PSSI bisa saja dibubarkan karena gagal memberikan keamanan kepada suporter yang menyaksikan langsung ke stadion. Selain itu dengan adanya campur tangan pemerintah, Indonesia bisa saja terkena sanksi oleh FIFA.

Di sisi lain, sudah ada lima federasi sepak bola yang pernah dibubarkan oleh FIFA akibat banyaknya permasalahan yang tidak bisa diatasi. Berikut lima federasi sepak bola yang pernah dibubarkan oleh FIFA.

Baca Juga

Rekomendasi TGIPF : Pemerintah Tak Izinkan Liga 1 sampai Liga 3 hingga Adanya Perubahan dan Kesiapan PSSI

Berikut 5 Federasi Sepak Bola yang Pernah Dibubarkan:

1. Zimbabwe (2021)

Pemerintah Zimbabwe membentuk SRC untuk mengurus permasalahan di ZIFA (federasi Zimbabwe). SRC pun menemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam ZIFA.

Baca Juga

Ini Rekomendasi Lengkap TGIPF untuk PSSI: Ketua Umum dan Komite Eksekutif Harus Mundur hingga Ubah Regulasi

Di antaranya adalah korupsi dan tuduhan pelecehan seksual kepada wasit wanita. ZIFA pun dibubarkan, tetapi kejadian tersebut tidak mendapatkan sanksi oleh FIFA, sehingga Zimbabwe tetap bisa mengikuti Piala Afrika 2021.

Baca Juga

Rekomendasi TGIPF untuk PSSI : Ketua Umum dan Komite Eksekutif Harus Mundur, Segera Gelar KLB

2. Kenya (2011, 2021)

Pada 2021, Federasi Sepak Bola Kenya (FKY) dibubarkan oleh Kementrian Olahraga negara tersebut. Alasan utama pembubaran FKF hampir serupa dengan masalah di Zimbabwe, yaitu banyaknya kasus korupsi di sepak bola Kenya.

Pembubaran tersebut menjadi kali kedua, sebelumnya pada 2011 sempat terjadi pembubaran. Sebelumnya federasi sepak bola Kenya bernama Football Kenya, kemudian FKF muncul sebagai federasi yang baru.

3. Mesir (2012, 2016)

Mesir pernah mengalami pembubaran federasi sepak bola sebanyak dua kali. Pertama pada 2012, setelah terjadi tragedi di Port Said yang menewaskan 74 korban jiwa.

Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah Mesir, yakni Perdana Menteri, Kamal El-Ganzouri. Sementara pembubaran kedua terjadi pada 2016 akibat banyaknya kasus korupsi dan suap yang ada di federasi Mesir.

4. Ghana (2018)

Pemerintah Ghana, Nana Akufo-Addo resmi membubarkan Federasi Sepak Bola Ghana (GFA) pada 2018. Keputusan tersebut diambil akibat adanya kasus korupsi dan skandal suap di GFA.

Kasus korupsi di GFA ditemukan oleh reporter BBC Africa, Anas Aremeyaw Anas yang berpura-pura menjadi pengusaha asal Timur Tengah yang ingin berinvestasi di sepak bola Ghana. Namun presiden GFA, Kwesi Nyataki, kala itu melakukan skandal suap sebesar 65 ribu dolar AS atau sekitar Rp94 juta.

5. Irak (2009)

Pada 2009 Federasi Sepak Bola Irak resmi dibubarkan. Pembubaran tersebut diakibatkan permasalahan internal mengenai keuangan dan masalah administrasi, sehingga pemerintah Irak memutuskan untuk melakukan pembubaran.

Akibat adanya campur tangan pemerintah membuat FIFA hampir menjatuhkan sanksi. Namun pemerintah Irak bersikeras tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang ada di negara tersebut.

Editor: Dimas Wahyu Indrajaya