Dituntut Hukuman Maksimal oleh Badan Anti-Doping, Paul Pogba Terancam Sanksi 4 Tahun

TURIN, iNews.id - Badan Anti-Doping Italia menuntut hukuman maksimal kepada Paul Pogba. Dia diduga melakukan doping testosteron dan terancam hukuman larangan bermain selama empat tahun.

Seperti diketahui, Pogba saat ini diskors sementara dari Juventus setelah diduga melakukan doping. Dugaan ini muncul setelah Pogba terjaring dalam tes random setelah Juventus bersua dengan Udinese, 21 Agustus 2023 lalu.

Baca Juga

Ogah Remehkan PSM Makassar, Bojan Hodak: Persib Bandung Bakal Dapat Perlawanan 300 Persen!

Pogba yang saat itu tidak bermain dikabarkan terbukti telah meningkatkan hormone testosteron, atau peningkatan kekuatan otot. Hal ini juga bisa memulihkan kekuatan fisik dengan cepat.

Seperti dikabarkan Football Italia, Jumat (8/12/2023), Badan Anti-Doping Italia berencana untuk memberikan hukuman maksimal kepada Pogba. Dengan catatan, sang pemain tidak mengajukan pembelaan atau banding.

Baca Juga

Juventus Tak Cukup Kuat untuk Jadi Juara Liga Italia, Duo Milan Jauh Diunggulkan

Jika terbukti doping, Pogba akan mendapatkan hukuman empat tahun larangan bermain. Sanksi akan bertambah berat dua tahun seandainya pemain asal Prancis itu terbukti mengkonsumsinya secara sengaja.

Baca Juga

2 Pemain Asing Baru Persib Berpotensi Debut Lawan PSM, Salah Satunya Mantan Gelandang Juventus

Pemain berusia 30 tahun itu rencananya bakal menjalani sidang anti-doping. Jika dar hasil sidang Pogba terbukti bersalah, maka besar kemungkinan Juventus bakal memutus kontraknya.

Kasus ini kian membuat karier sang gelandang maestro ini meredup. Sejak kembalinya ke Juventus pada 2022 lalu, Pogba masih belum kembali menebarkan sinarnya di lapangan.

Pada musim ini, pemain asal Prancis tersebut baru bermain dua kali tanpa gol dan assist dengan total hanya 52 menit saja. Sebelumnya, masalah cedera menjadi hantu menakutkan bagi Pogba.

Kejadian tersebut menjadi persoalan seriusnya dalam berkarier di dunia sepak bola. Kini, Pogba menanti kembali hasil tes sampel kedua yang menjadi penentu sanksinya.

Editor: Fitradian Dhimas Kurniawan