FFI Resmi Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik Terkait SK Ilegal
JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar, resmi mengadukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
FFI/Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) meminta Komite Etik melakukan pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan keputusan tersebut. SK itu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan hasil kongres.
Pengaduan ini diajukan untuk menguji kepatuhan terhadap prosedur organisasi, integritas tata kelola, serta batas kewenangan pejabat PSSI. FFI mendasarkan laporan tersebut pada Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.
Michael menegaskan langkah tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi pihak tertentu ataupun menghambat mekanisme demokrasi organisasi. FFI, menurut dia, tetap terbuka terhadap penyelenggaraan KLB selama prosesnya memiliki dasar dan memenuhi persyaratan yang sah.
Dalam laporan tersebut, FFI menguraikan empat persoalan utama yang dinilai perlu diperiksa oleh Komite Etik PSSI. Keempatnya berkaitan dengan kewenangan penerbitan SK, hak jawab, dugaan konflik kepentingan, hingga independensi asosiasi anggota.
Empat Dugaan Pelanggaran yang Diminta Diperiksa Komite Etik
1. SK dinilai tidak memiliki dasar kewenangan dalam Statuta PSSI
FFI mempersoalkan pencabutan mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 melalui SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026. Menurut pengaduan tersebut, keputusan itu tidak mencantumkan pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan kepada PSSI untuk memberhentikan Ketua Asosiasi Anggota.
FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI, serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Ketentuan tersebut, menurut FFI, menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada mekanisme kongres asosiasi masing-masing, dalam hal ini FFI/AFI.
2. Hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa internal dipersoalkan
FFI juga menilai keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan tanpa didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan bagi pihak terkait untuk membela diri.
Dalam laporan itu, FFI mengacu pada Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI mengenai hak untuk memberikan pembelaan. FFI juga menyoroti ketentuan minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.
Selain itu, FFI mempersoalkan Sekretariat Jenderal PSSI yang dinilai tidak menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui tim ad hoc. Kewajiban tersebut merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
3. Dugaan konflik kepentingan dalam rapat Exco PSSI
Persoalan ketiga menyangkut dugaan keterlibatan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang juga merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi. FFI meminta informasi mengenai dugaan upaya anggota tersebut menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi agar mengajukan surat permohonan KLB FFI diperiksa.
FFI juga meminta Komite Etik menelusuri keterlibatan pihak tersebut dalam pengambilan keputusan pada Rapat Exco PSSI 28 Agustus 2026. Dalam laporan itu, FFI mempersoalkan dugaan tidak adanya deklarasi konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.
4. Penunjukan Plt dinilai berpotensi mengintervensi independensi FFI
FFI turut mempersoalkan keputusan PSSI menunjuk Plt Ketua FFI sekaligus memberinya mandat untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI. Menurut FFI, langkah tersebut mengambil alih mekanisme internal organisasi.
FFI menilai tindakan itu berpotensi bertentangan dengan prinsip netralitas dan kebebasan asosiasi anggota dari campur tangan pihak ketiga. Dasar yang digunakan dalam pengaduan ini adalah Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.
“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael Victor Sianipar.
Michael menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut kepengurusan FFI. Dia menyebut dugaan pelanggaran prosedur tersebut berpotensi berdampak terhadap asosiasi anggota PSSI lainnya jika tidak mendapat kepastian hukum dan pengawasan.
Menurut Michael, sejumlah asosiasi anggota PSSI juga telah menghubunginya untuk membicarakan persoalan penerbitan SK tersebut. Dia menilai polemik ini telah memunculkan pertanyaan di lingkungan sepak bola Indonesia, bukan hanya di organisasi futsal.
“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga. Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambah Michael.
FFI meminta Komite Etik PSSI membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa laporan tersebut. Permintaan itu merujuk Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI.
Ada tiga hal yang secara khusus diminta untuk ditelusuri, yakni dokumen Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, keabsahan dan proses penerbitan 48 surat permohonan KLB, serta keterangan para pihak terkait. FFI menginginkan pemeriksaan berlangsung secara objektif dan transparan.
FFI juga menekankan posisi Komite Etik sebagai badan yudisial independen. Dalam pengaduannya, FFI merujuk Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI yang mengatur keputusan Komite Etik tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, FFI turut mengirimkan tembusan laporan secara resmi kepada FIFA dan AFC. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap tata kelola olahraga yang mengedepankan integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
Hingga laporan ini diajukan, empat poin tersebut merupakan dugaan dan keberatan yang disampaikan FFI kepada Komite Etik PSSI. Pemeriksaan serta keputusan atas pengaduan itu menjadi kewenangan badan yudisial tersebut.
Editor: Reynaldi Hermawan