Minim Latar Belakang Olahraga, Ini Langkah Awal Zainudin Amali di Kursi Menpora

JAKARTA, iNews.id – Tanda tanya besar menyelimuti banyak pihak terkait penujukkan Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, politisi Golkar itu tak punya latar belakang di dunia olahraga.

Namanya lebih terkenal di dunia politik dan juga pengusaha. Di Golkar, dia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar pada 2002-2004 dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar (2014-2015). Terakhir Zainudin menduduki posisi sebagai Ketua DPP Golkar.

Pelatih Malaysia Waspadai Kekuatan Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025, Sebut Kompetisi Setara Piala Asia

Dia dunia bisnis, pria 57 tahun itu merupakan Direktur PT Makmur Triagun, Komisaris PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, Komisaris PT Gitrana Sendiko, Direktur PT Putra Mas, dan Direktur PT Surya Terang Agung.

Meski tak punya background olahraga, Zainudin optimistis bisa menjalankan tugas sebagai Menpora. Pasalnya, dia merasa paham betul birokrasi mengingat dirinya adalah Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Saya kira saat ini sudah berada di birokrasi. Saya Alhamdulillah lulus ilmu pemerintahan. Jadi saya doktor ilmu pemerintah. Ya ngurus pemerintahan, Insya Allah bisa,” kata Zainudin, Rabu (23/10/2019).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta pria Gorontalo itu fokus di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Dia diminta memberikan konsistensi prestasi Timnas Indonesia dari level junior hingga senior.

Tak hanya mengurusi sepak bola. Masih banyak agenda olahraga yang butuh perhatian khusus selama lima tahun ke depan. Salah satu yang terdekat yakni SEA Games 2019 dan Olimpiade 2020.

Selain itu, Indonesia juga berkesempatan menjadi negera penyelenggara ajang Internasional seperti Formula E yang bakal digelar 6 Juni, tahun depan, di Jakarta dan MotoGP 2021 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Jadi ini ada Sekretaris Menpora. Saya akan koordinasi di internal dulu. Seperti apa masalah yang ada. Kemudian tentu berkoordinasi dengan stakeholder. Tidak bisa pemerintah memutuskan sendiri. Kami harus dengarkan stakeholder maunya seperti apa. Baru kemudian kita rumuskan bersama-sama,” ujarnya.

Editor: Haryo Jati Waseso