Sempat Dibatasi, Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Kembali Dibuka

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka kembali seluruh layanan data di Provinsi Papua Barat. Langkah ini diambil seiring dengan situasi di Papua Barat yang sudah kondusif.

Pada Selasa 10 September 2019, pemerintah sudah membuka layanan data di 11 kabupaten secara bertahap sejak dilakukan pembatasan pada 21 Agustus 2019. Hari ini, Kominfo membuka layanan data internet di dua wilayah lainnya.

"Dua kota terakhir yakni Manokwari dan Sorong, akhirnya dibuka layanan data internetnya setelah mendapatkan kepastian mengenai kondusivitas kedua wilayah pada Rabu (11/9/2019) siang," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan kepada iNews.id, Rabu (11/9/2019).

Sementara itu, untuk Provinsi Papua pembatasan layanan data internet masih dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Pemerintah berjanji akan terus memantau situasi dan kondisi keamanan di kedua wilayah tersebut dalam satu atau dua hari ke depan.

Dari 29 kabupaten/kota di wilayah Papua, sebanyak 27 kabupaten yang sudah dibuka kembali layanan data internet secara bertahap adalah Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Marauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmin, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya, dan Mimika.

Bersamaan dengan itu tercatat pula sebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah URL mencapai 72.500.

Distribusi hoaks terus menurun 42 ribu url di 31 Agustus 2019, 19 ribu url pada 1 September, lalu menurun menjadi 6.060 url hoax dan hasutan di 6 September 2019.

"Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoax, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun, termasuk media sosial agar proses pemulihan kembali secara total seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," ujar pria yang akrab disapa Nando.

Editor: Tuty Ocktaviany