Belum Terdaftar PSE Privat, Komdigi Putus Akses Aplikasi Zangi

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutus layanan situs atau aplikasi Zangi. Platform yang dijalankan oleh Secret Phone Inc ini belum memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk nyata dari penerapan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pendaftaran PSE akan mempermudah pemerintah dalam pengawasan operasional.

Baca Juga

Intip Spesifikasi Maung MV3 Diwajibkan Prabowo Jadi Kendaraan Menteri

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi yang berlaku untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan pendaftaran. Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia," ujar Alexander dalam keterangan pers dilansir Rabu (23/10/2025).

Keputusan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Setiap PSE Privat yang menyediakan layanan di Indonesia wajib terdaftar dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE).

Baca Juga

Prabowo Siapkan Dana dan Pabrik untuk Bangun Mobil Nasional

Komdigi menegaskan, langkah pemutusan akses ini diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang tertib dan aman melalui kepatuhan terhadap regulasi PSE.

Baca Juga

Prabowo Janjikan Indonesia Punya Mobil Nasional 3 Tahun Lagi

"Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna," kata Alexander.

Komdigi mengimbau kepada seluruh PSE Privat untuk segera melakukan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission). Penyelenggara juga diwajibkan menyediakan layanan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

"Pemerintah membuka ruang bagi seluruh penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing," ucap Alexander.

Editor: Dani M Dahwilani