Data NIK dan KK Bertebaran di Internet, Ini Langkah Kominfo

JAKARTA, iNews.id - Penyalahgunaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sedang menjadi buah bibir masyarakat. Sumber dari terjadinya penyalahgunaan data, diduga kuat karena beredarnya identitas pribadi pengguna di internet.

Di internet, saat ini gambar NIK dan KK bisa ditemukan dengan mudah. Karena gambar tersebut terlanjur muncul di dunia maya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu mengambil tindakan untuk penghapusan konten.

“Sudah dilakukan dan muncul lagi. Ya, ini orang iseng banyak sekali. Take down, muncul lagi,” kata Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli usai Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk "Registrasi Data Kartu Telepon: Aman dan Terjamin" yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Guna memberantas gambar NIK dan KK di internet, bukan hanya dilakukan oleh Kominfo. Upaya tersebut juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Salah satu yang dilakukan Dirjen Dukcapil juga dengan mengontak conten provider-nya. Jadi misalnya, kalau di conten provider-nya kita kontak, dia mesti take down,” ujarnya.

Isu Kebocoran Data

Selain penyalahgunaan data, belakangan ini juga muncul isu soal kebocoran data dan penjualan kepada data negara asing. Terkait hal itu, Kominfo membantah isu tersebut.

“Ada isu kebocoran data, penjualan data ke negara asing, semuanya sama sekali tidak benar. Pak Menteri (Kominfo) juga sudah membantah di Twitter soal penjualan data. Karena data ini sama sekali tidak kita otak-atik. Data base-nya ada di Kemendagri, kami hanya memvalidasi,” kata Ramli.

Menurutnya, yang terjadi adalah penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk registrasi kartu seluler prabayar.

“Kami akui di lapangan terjadi penyalahgunaan. Tapi bukan kebocoran data kependudukan. Karena Kemendagri punya SOP yang ketat untuk melindungi itu, operator seluler juga dengan ISO 270001. Jadi, kata-kata kebocoran itu terlalu tendensius. Yang terjadi ialah penyalahgunaan data untuk registrasi,” katanya.

Editor: Tuty Ocktaviany