Di Simulasi PBB Ini, 700 Anak Muda Suarakan Masalah Krisis Air hingga Perubahan Iklim
JAKARTA, iNews.id – Krisis air, perubahan iklim, hingga keselamatan jurnalis di wilayah konflik menjadi persoalan global yang membutuhkan perhatian lintas negara.
Isu-isu tersebut tidak hanya dibahas oleh pemerintah dan organisasi internasional, tetapi juga menjadi bahan diskusi anak muda dari berbagai belahan dunia. Ya, sebanyak 700 delegasi dari 25 negara membahas beragam persoalan tersebut dalam Asia World Model United Nations (AWMUN) XV.
Melalui simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para peserta berlatih menyampaikan pandangan, bernegosiasi, dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan internasional.
Mengusung tema 'Building a Just and Sustainable Future: Peace, Water Security and Social Inclusion', konferensi ini menyoroti hubungan antara perdamaian, keamanan air, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, yang membuka konferensi tersebut, menekankan bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata oleh semua kelompok masyarakat.
Bagi petani, ketersediaan air dapat menentukan hasil panen. Sementara bagi masyarakat pesisir, kondisi air berkaitan erat dengan keberlangsungan mata pencaharian. Di kawasan perkotaan, persoalan air juga berhubungan dengan akses terhadap air bersih dan risiko banjir.
"Bagi seorang petani, air dapat menentukan apakah akan ada hasil panen. Bagi masyarakat pesisir, air dapat menentukan apakah mereka dapat terus menjalankan mata pencaharian mereka. Bagi sebuah kota, air dapat menentukan apakah hari esok akan membawa air bersih atau banjir lainnya," ujar Jumhur.
Dia menambahkan, ketimpangan dampak perubahan iklim perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan solusi, terutama bagi masyarakat dan ekosistem yang rentan.
Persoalan lingkungan bukan satu-satunya topik yang dibahas dalam AWMUN XV. Para delegasi juga mendiskusikan kebebasan pers di wilayah konflik, perlindungan warisan budaya dari dampak pariwisata massal, hingga perlindungan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam forum United Nations Human Rights Council (UNHRC), peserta membahas upaya menjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di zona konflik bersenjata. Sementara itu, forum UNESCO mengangkat perlindungan warisan budaya dari dampak negatif pariwisata massal.
Isu ketenagakerjaan turut menjadi pembahasan melalui forum International Labour Organization (ILO), yang menyoroti dampak sosial ekonomi dari PHK massal dan pentingnya praktik ketenagakerjaan yang adil.
Adapun forum Disarmament and International Security Committee (DISEC) membahas upaya memerangi perdagangan senjata lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Dua forum United Nations Environment Programme (UNEP) juga mendiskusikan penguatan perlindungan lingkungan dalam proyek reklamasi global.
Berbagai topik tersebut mengharuskan peserta melihat persoalan dari perspektif yang berbeda. Mereka berperan sebagai perwakilan negara, melakukan riset, menyusun argumen, membangun aliansi, bernegosiasi, hingga merancang resolusi bersama.
Presiden International Global Network (IGN), Muhammad Fahrizal, mengatakan tantangan global saling berkaitan sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerja sama dan kemampuan memahami perbedaan.
"Tanpa keadilan, perdamaian tidak akan bertahan. Tanpa air yang bersih dan aman, masyarakat tidak akan dapat berkembang. Dan tanpa inklusi sosial, kemajuan akan selalu meninggalkan seseorang di belakang," kata Fahrizal.
Menurut dia, pengalaman Model United Nations (MUN) bukan semata-mata tentang kompetisi, melainkan kesempatan untuk memahami perspektif berbeda dan mencari titik temu melalui diplomasi.
"Diplomasi yang sesungguhnya dimulai ketika kita memahami bahwa orang di seberang kita mungkin melihat dunia dengan cara yang berbeda—dan kita tetap memilih untuk mendengarkan," ujarnya.
Pembahasan yang dirumuskan dalam sidang komite kemudian dibawa ke AWMUN Multistakeholder Forum. Forum ini mempertemukan Direktur United Nations Information Centre (UNIC), perwakilan organisasi nonpemerintah lokal di Bali, Board of Dais AWMUN, delegasi terpilih, serta sejumlah kepala sekolah di Bali.
Dalam forum tersebut, para peserta mendiskusikan rancangan resolusi yang telah disusun selama sesi komite. Berbagai pemangku kepentingan juga mendapat kesempatan untuk memberikan perspektif dan masukan terhadap gagasan yang dirumuskan para delegasi.
Dengan demikian, diskusi tidak hanya berlangsung di antara peserta simulasi, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan kepentingan terkait isu yang dibahas.
AWMUN XV menghadirkan peserta dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Bangladesh, Hungaria, India, Irlandia, Jepang, Malaysia, Filipina, Afrika Selatan, Singapura, Thailand, dan Uganda. Para peserta juga berinteraksi dengan Board of Dais dari sejumlah negara, seperti Spanyol, Slovakia, Taiwan, Belgia, Prancis, dan Malaysia.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh IGN, organisasi pendidikan internasional yang mengembangkan program kepemimpinan dan forum kepemudaan. Sejak berdiri pada 2016, IGN telah menjalankan program seperti Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) dan AWMUN, dengan lebih dari 30.000 alumni delegasi dari lebih dari 160 negara.
AWMUN XV juga memperoleh pengakuan dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dengan predikat Bintang 4 dalam kategori kompetisi tingkat internasional.
Melalui forum tersebut, para delegasi mendapat kesempatan untuk memahami bahwa persoalan lingkungan, keamanan, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan satu sama lain.
Proses diplomasi yang mereka pelajari menjadi latihan untuk menyampaikan kepentingan, mendengarkan pandangan berbeda, dan mencari kesepakatan di tengah beragam kepentingan.
Editor: Muhammad Sukardi