Cerita Sandiaga Uno Pernah Tinggalkan Jabatan di 28 Perusahaan, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Perjalanan karier Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memang menarik. Sebab, siapa sangka dia rela meninggalkan 28 perusahaannya hanya untuk mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat.

Sebagai pejabat negara, tentu bukan hal yang mudah. Mereka harus mengabdi kepada negara dan juga masyarakat. Hal itu juga yang dirasakan oleh Sandiaga Uno. Dia mengaku sangat berbeda ketika menjadi seorang pengusaha dan pejabat.

Baca Juga

Kisah Perjalanan Karier Sandiaga Uno, Pernah di PHK hingga Menjadi Pejabat Publik

"Nuansanya 180 derajat. Sebagai pengusaha tentunya kita bertanggung jawab kepada karyawan mitra pemegang saham negara dan orientasinya profit, money oriented dan nation building. Kita sebagai pengusaha kan pejuang ekonomi dan harus memberdayakan. Pas masuk ke pemerintahan harus jelas pembagiannya,” ujar Sandiaga dalam kanal YouTube Rhoma Irama Official, Sabtu 17/12/2022).

Setelah diperintahkan oleh Prabowo untuk terjun ke dunia politik, Sandiaga Uno pun mundur dari jabatannya di 28 perusahaan.

Baca Juga

Tanggapi soal KUHP Baru, Sandiaga Uno: Liburan dan Berwisata di Indonesia Aman, Nyaman dan Menyenangkan

“Saat itu saya menyadari, saya diperintahkan pak Prabowo dan gabung di Gerindra saya langsung mundur dari posisi executive dan non-executive di perusahaan yang saya dirikan yaitu 28 perusahaan. Saya mundur sebagai komisaris, preskom, direksi, dirut dari 28 perusahaan, itu konsekuensinya. Saya nggak mau berbenturan dengan berbagai kepentingan," katanya.

Sandiaga Uno menjelaskan, dirinya juga sudah tidak mengurus bisnis-bisnis miliknya dan kini semuanya diurus oleh profesional. "Saya fokus di pemerintahan sebagai pelayan publik. Jadi keputusan yang saya ambil tentunya tidak ada potensi benturan kepentingan,” katanya.

Baca Juga

Majukan Destinasi Wisata Lokal, Sandiaga Uno: Kembangkan Desa Wisata dan Infrastruktur Dilengkapi 

Pria 53 tahun ini mengatakan, beban paling berat ketika menjadi pejabat publik adalah menjalankan amanah, terutama saat berkaitan dengan masyarakat yang butuh bantuan.

“Banyak sekali masyarakat kita yang kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, harga-harga dan biaya hidup yang mahal, itu panggilan berat. Kalau pengusaha gimana usaha maju, berkembang, produk laku perusahaan bisa tetap mematuhi kewajiban bayar pajak dan sebagainya. Tapi sebagai pelayan publik saya 24 jam harus siap sedia memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, sebagai pejabat publik dia juga harus memastikan kehidupan masyarakat agar hidup layak, taraf hidup meningkat, dan kesejahteraan membaik.

“Karena sudah tertuang dalam janji dan sumpah saat pelantikan. Di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah jelas sumpah kita. Jadi setelah di pemerintahan saya menempatkan diri sebagai pelayan publik masyarakat dan harus siap sedia memberi solusi,".

Editor: Vien Dimyati