Kemenparekraf Gelar Workshop Tingkatkan Kompetensi Pelaku Pariwisata di NTB

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meningkatkan kompetensi para pelaku pariwisata nasional dalam Uji Petik (Workshop) Penyusunan Rancangan SKKNI, KKNI, dan Skema Okupasi Bidang Pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 10 hotel Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (18/10/2022).

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Diah Martini Mohamad Paham mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Program Pengembangan dan Pengakuan Kompetensi SDM Pariwisata. Kegiatan bertujuan menjamin keberlanjutan pasokan tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata, dengan bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Badan Nasional Setifikasi Profesi (BNSP) di kawasan enam DPP.

Kemenparekraf dan BPOLBF Perkuat Kapasitas SDM Pariwisata di Labuan Bajo

"Melalui kegiatan ini diharapkan akan mampu menyebarluaskan informasi terkait kegiatan untuk mendorong masyarakat atau SDM pariwisata berpartisipasi lebih aktif pada rangkaian program tersebut," ujar Diah.

Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf, Titik Lestari menjelaskan, penyusunan Competency Based Standards ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program Indonesia Tourism Development Project atau Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) bekerja sama dengan Bank Dunia dalam meningkatkan kompetensi para pelaku pariwisata nasional.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Kemenparekraf-PFN Dukung Promosi Pariwisata Indonesia lewat Film

"Dalam penyusunan Competency Based-Standard ini kami telah melibatkan stakeholders dari asosiasi, industri, perguruan tinggi dan LSP. Pada kegiatan uji petik ini kami juga melibatkan seluruh stakeholders terkait dan para pemangku kepentingan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat," katanya, dalam keterangan pers Selasa (18/10/2022).

Menurut Titik, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan output kesepakatan unit kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan menjawab tantangan perkembangan pariwisata di masa depan, khususnya di enam Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Sandiaga Uno: DPR Setujui Pagu Anggaran Sementara Kemenparekraf Sebesar Rp3,3 triliun di 2023

"Tujuan dari kegiatan ini adalah memverifikasi, memvalidasi, dan memperoleh kesepakatan pemangku kepentingan terhadap rancangan pemetaan standar kompetensi dan unit kompetensi pada SKKNI, rancangan penjenjangan kualifikasi dan identifikasi kemungkinan jabatan pada KKNI, serta rancangan peta okupasi pada Skema Okupasi 10 Bidang Pariwisata," katanya.

Selain NTB, Kemenparekraf juga melaksanakan uji petik ini di Toba, Sumatera Utara, pada 11 Oktober lalu. Berikutnya pada 13 Oktober 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini meliputi perwakilan unsur pemerintah, akademisi, asosiasi, industri, serta komunitas untuk setiap bidang pariwisata yaitu MICE, Event, Tour Leader, Tour Guide, Rock Climbing, Destinations, Safety Guard Water Tourism, Paramotor, Ecotourism, dan Rafting.

Sementara Inspektur Utama Kemenparekraf, Restog Krisna Kusuma mengatakan, kebangkitan pariwisata pasca pandemi harus mampu menjawab tiga isu penting, yaitu sustainability, digitalization, dan local community.

"Untuk itu, peningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing menjadi salah satu fokus utama dalam fase kebangkitan pariwisata pasca pandemi ini," katanya.

Restog pun mengapresiasi Direktorat Standardisasi Kompetensi yang telah mengambil peran penting dalam fase ini melalui penyiapan standar kompetensi yang mampu menjawab tantangan tersebut.

"Tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk menyusun standar bersama dengan para stakeholder terkait. Terlebih penyusunan standar ini pun dilakukan sekaligus untuk Rancangan SKKNI, KKNI dan Skema Okupasi dan untuk 10 bidang, yaitu MICE, Rock climbing, Ecotourism, Tourguide, Paramotor, Destinasi, Safety guide, Rafting, Tour leader, Event," ujarnya.

Dia berharap uji petik ini dapat menghasilkan output sebagaimana yang seharusnya, sehingga proses penyelesaian standar ini dapat berjalan sesuai dengan timeline yang ada dan akuntabel.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Certification of Tourism Human Resources and Competency-Based Standards adalah program unggulan.

"Kedua program tersebut merupakan program unggulan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang menggunakan Dana PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) dari World Bank," ujarnya.

Editor: Dani M Dahwilani