Pascapandemi Covid-19, Ini Perubahan di Sektor Pariwisata Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Untuk membangkitkan kembali pariwisata, pelaku wisata diajak untuk melakukan perubahan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan perubahan dan perbaikan mendasar sebagai upaya untuk bangkit menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga

Menparekraf: Pemulihan Ekonomi Pariwisata Fokus di 5 Destinasi Super Prioritas

Wishnutama dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/8/2020), mengatakan, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan diri secara fundamental. Termasuk melakukan transformasi dan menjalankan strategi besar.

"Semangat ini harus kita jalankan bersama dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar yang dapat meningkatkan daya saing kita di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Wishnutama.

Baca Juga

Dermaga Warna-warni Kampung Yoboi Jadi Destinasi Wisata Baru di Jayapura

Kemenparekraf/Baparekraf sejak awal menargetkan untuk mengubah fokus kebijakan pariwisata Indonesia dari quantity tourism (jumlah wisatawan) menjadi quality tourism (kualitas wisatawan).

Di mana faktor-faktor penunjang quality tourism terkait erat dengan hal-hal mendasar seperti kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlangsungan lingkungan.

Baca Juga

Creative Hub Akan Dibentuk di 5 Destinasi Super Prioritas

Protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability) termasuk revitalisasi amenitas yang dijalankan Kemenparekraf/Baparekraf menjadi bentuk perubahan fundamental yang sangat penting untuk keberlangsungan sektor parekraf ke depan.

“CHSE merupakan bentuk reformasi fundamental sangat penting yang tidak bisa ditawar. Hal tersebut dapat membangun kepercayaan dan rasa aman bagi seluruh wisatawan dan para stakeholder parekraf,” ujarnya.

Baca Juga

Destinasi Welo Asri Pekalongan Siapkan Protokol Kesehatan Menyambut Wisatawan

Kemenparekraf pada umumnya memiliki tiga kebijakan nasional yang disusun dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pertama pengelolaan krisis dan memitigasi dampak sebagai respons terhadap kondisi darurat;

Kedua, percepatan dan stimulus untuk pemulihan sektor Parekraf dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru; ketiga adalah penyiapan pasca Covid-19 untuk meningkatkan nilai tambah Industri Parekraf ke depannya.

Baca Juga

Di Tengah Pandemi, Bali Jadi Destinasi Wisata Terbaik Dunia Pilihan Wisatawan

"Saya sangat percaya dalam setiap krisis selalu ada peluang. Mari kita manfaatkan peluang yang ada dengan melakukan perubahan mendasar dan memaksimalkan kekuatan lokal sebagai awal lompatan besar untuk Indonesia," kata Wishnutama.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, pandemi Covid-19 membuat semua negara mengalami kemunduran. Namun kemunduran ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan.

"Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan," kata Presiden Joko Widodo.

Pola pikir dan etos kerja harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan.

Pakaian Adat NTT

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Dengan mengenakan pakaian adat ini, Presiden Joko Widodo hendak mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk Indonesia yang dikenal kaya akan seni kriya, tenun, serta kebudayaan Nusantara.

Pakaian adat dari Kabupaten Sabu Raijua sendiri terdiri dari "si hawu" atau sarung, "higi huri" atau selimut, dan "naleda" alias selendang.

Bukan kali pertama Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Tanah Air. Saat Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-73, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Aceh yang biasa disebut Linto Baro dan saat sidang tahunan MPR tahun 2019 lalu Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Sasak Nusa Tenggara Barat.

Editor: Vien Dimyati