Mengingat industri padat modal dalam produksinya cenderung lebih mengutamakan penggunaan mesin daripada tenaga manusia.
"Seharusnya investasi ini lebih diutamakan untuk industri padat karya. Pemerintah perlu melakukan reevaluasi UU Cipta Kerja ini karena 10 juta pengangguran gen Z ini memilukan sekali faktanya," tutur Didin.
"Artinya pembangunan nasional ini terindikasi gagal ya, khususnya melanggar konstitusi yakni pemerintah wajib memberikan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan," ujarnya.
Di sisi lain, Senior ekonom INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan fenomena berbondong-bondongnya gsn Z melamar pekerjaan di warung seblak daerah Ciamis, Jawa Barat tersebut, lantaran perpindahan industri ke daerah yang lebih murah menerapkan upah minimum bagi pekerjanya.
"Kondisi ini diakibatkan oleh industri-industri yang berpindah ke daerah yang menetapkan upah yang lebih rendah," ujar Tauhid.
Dia mengungkapkan, implikasi perpindahan industri tersebut mengakibatkan daerah yang memiliki kepadatan tenaga kerja, tidak mampu memenuhi permintaan kebutuhan lapangan kerja.
"Tingkat upah yang lebih tinggi dalam suatu daerah, mengakibatkan industri lebih memilih mencari labour cost yang lebih murah. Seperti di Jawa Barat tadi, industri yang ada disana kebanyakan berpindah ke Jawa Tengah," tutur Tauhid.
Terlebih, Tauhid memandang ketersediaan angkatan kerja yang melimpah di daerah, memiliki tantangan kompetisi dalam hal kualifikasi keahlian dan pendidikan. Maka situasi tersebut mengakibatkan usia angkatan kerja yang ada bersaing di sektor informal dan produksi jasa di daerah.
"Jadi kualifikasi tenaga kerja kita di daerah, tidak bisa memenuhi kebutuhan industri karena bersaing dengan tenaga kerja di kota-kota besar yang cenderung memiliki sistem pendidikan yang lebih baik," ujar Tauhid.