Adapun rencana kerja PHR yang masif dan agresif sudah selayaknya disambut dengan positif. Peluang bisnis dan kerja bagi masyarakat lokal menjadi lebih terbuka, nilai investasi di Riau pun menjadi lebih meningkat.
Baru-baru ini, PHR telah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait potensi tambahan pajak bagi daerah. Salah satunya dipicu perubahan skema Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), dari sebelumnya menggunakan skema cost recovery menjadi gross split.
"Karena itu, ke depan PHR optimistis dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terkait penerimaan negara dan daerah dari kegiatan hulu migas di WK Rokan," ucap Jaffee.
Intensitas kegiatan operasi PHR di WK Rokan meningkat seiring target 161 sumur tajak untuk periode sejak alih kelola pada 9 Agustus lalu hingga akhir tahun ini. Hingga saat ini PHR telah mengebor lebih dari 79 sumur dengan mengoperasikan 16 rig.
Jumlah rig akan terus ditambah untuk mendukung upaya pencapaian target jumlah sumur tajak yang ingin dicapai. Tahun depan, target PHR lebih tinggi lagi, yakni 500 sumur tajak. Peningkatan aktivitas di WK Rokan tentu akan turut meningkatkan denyut aktivitas ekonomi di Riau.
"WK Rokan merupakan salah satu tulang punggung upaya pencapaian target produksi nasional minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030. Produksi WK Rokan menyumbangkan hampir 25 persen produksi minyak nasional," ujarnya.