3. Dibantah Kementerian BUMN
Limit kartu kredit Ahok yang mencapai Rp30 miliar dibantah oleh Arya Sinulingga. Berdasarkan hasil pengecekan, batas nilai kartu kredit pejabat BUMM berada di kisaran Rp50 juta hingga Rp100 juta.
"Hasil pantauan kami limitnya tidak ada yang sampai Rp30 miliar. Limit atasnya Rp50-Rp100 juta," ujarnya.
4. Kartu kredit bukan untuk kepentingan pribadi
Selain limit kartu kredit hanya Rp50-100 juta, Arya mengatakan, fasilitas kartu kredit yang didapat beberapa BUMN itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Dia mengatakan, kartu kredit tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan.
"Saya sudah cek di beberapa BUMN, menurut BUMN yang saya cek memang ada fasilitas kartu kredit, tapi untuk keperluan perusahaan bukan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh," kata Arya.
Kementerian BUMM memastikan, manajemen perusahaan menggunakan kartu kredit berdasarkan kebutuhan perusahaan. Ini sekaligus sebagai upaya untuk mengimplementasikan sikap keterbukaan di internal perusahaan.
"Mereka juga mengatakan pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan. Itu dari hasil pantaun kami di beberapa perusahaan BUMN," ungkapnya.
5. Ahok sarankan audit penggunaan kartu kredit
Sementara soal limit kartu kredit yang dibantah Arya, Ahok mempersilakan Kementerian BUMN untuk melakukan audit penggunaan kartu kredit pejabat Pertamina sejak 2019 hingga Mei tahun ini.
"Buka saja pemakaian kartu kredit direksi dari tahun 2019, 2020 hingga Mei 2021," ujarnya.