JAKARTA, iNews.id - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar pemerintah menghapus pembayaran minimum penggunaan listrik dan gas untuk industri. Masalahnya, hal itu memberatkan pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19.
“Jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah penghapusan pembayaran minimum charge, ini terkait pembayaran yang diwajibkan oleh PLN dan PGN. Sekarang ini justru industri dan sektor usaha lainnya itu merasakan pemakainya sedikit tapi disuruh membayar lebih tingg,” ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam diskusi via online, Senin (1/6/2020).
Tak hanya itu, pelaku usaha meminta agar terus diberikan kemudahan akan jaminan untuk tetap dapat beroperasi dengan mengajukan surat izin operasi dan mobilitas melalui daring, di tengah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Nah ini ada 17.000 perusahaan yang sudah mendapatkan izin ini, alhamdulillah sejauh pemantauan kami berjalan cukup baik,” kata Hariyadi.
Hariyadi juga berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara dicicil atau ditunda hingga Desember 2020.
Hingga saat ini, pelaku usaha sudah merasa terbantu dengan kemudahan yang diberikan perihal relaksasi pembayaran utang kepada lembaga keuangan. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.
“Kita merasakan ini telah memberikan kelonggaran bagi debitur untuk menjadwalkan pembayaran hutang kepada lembaga keuangan. Saat ini proses yang berjalan lancar dengan likuiditas yang besar," kata Hariyadi.