Dia bahkan mengatakan Ganjar saat menjadi Gubernur Jawa Tengah sering menerima keluhan dari petani tentang sulitnya mereka mengakses pupuk subsidi.
Ganjar, kata Atikoh, sering menelepon pemerintah pusat demi menambah jumlah pupuk subsidi di Jawa Tengah, tetapi tidak menemui hasil.
"Ketika Mas Ganjar masih di Jawa Tengah, masih Gubernur Jawa Tengah itu, selalu menerima keluhan terkait dengan pupuk subsidi, kok, sulit banget, sulit sekali. Jadi telepon ke pusat, ternyata memang kuotanya dikurangi," tuturnya.
Atikoh mengatakan keluhan soal akses pupuk bakal diselesaikan paslon Ganjar-Mahfud melalui KTP Sakti. Pasalnya, bakal ada pembenahan data petani penerima pupuk subsidi melalui program tersebut.
"Dengan adanya KTP Sakti itu, nanti datanya benar-benar yang membutuhkan, sehingga sebetulnya jumlah pupuk yang diperlukan itu berapa, sih, daripada kita mungkin, ya, untuk membiayai program-program yang tidak terlalu menguasai hajat hidup orang banyak, kenapa kita tidak memberikan keberpihakan kepada petani? Jangan hanya di mulut menurut saya," lanjut Atikoh.
Dia mengatakan pemerintah jadi tahu jumlah pupuk yang dibutuhkan di dalam negeri apabila data petani penerima penyubur tanaman itu diketahui secara pasti.
Ia pun membuka peluang bahwa apabila kebutuhan pupuk tidak cukup, maka akan ada pembangunan pabrik pupuk lokal baru.
"Kemungkinan kemarin kalau tidak salah 3 ya, kepinginnya ada 3 pabrik baru, tetapi itu juga bertahap. Sebetulnya kita juga memiliki pabrik banyak, permasalahannya adalah mungkin dari sisi bahan bakunya, kita kan bisa alternatif-alternatif," ungkap Atikoh.