"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini, karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, saya koreksi RKP (rencana kerja pemerintah) (target investasi) menjadi Rp800 triliun," ucapnya.
Sebab menurutnya, RKP yang dibuat atau target investasi Rp1.850 triliun ini tidak berjalan lurus dengan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM. Sehingga, jika anggaran yang diberikan hanya Rp600 miliar, maka Bahlil menyarankan untuk merevisi target investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2025.
"Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggaran lebih besar dari kementerian ini," katanya.