Hudi menyebutkan, upaya-upaya percepatan yang dilakukan oleh SKK Migas dalam penyelesaian POD ini, sebagai wujud pelaksanaan arahan Presiden Jokowi untuk terus melakukan reformasi birokrasi salah satunya dengan mempercepat proses di industri hulu migas.
"Investasi Rp280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar daripada investasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekitar Rp112 triliun," sebutnya.
Potensi pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) diperkirakan akan mencapai sekitar 39.457 juta dolar AS atau setara dengan Rp631 triliun. Dari pendapatan tersebut alokasi bagian Pemerintah sebesar 12.993 juta dolar AS atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5 persen dari gross revenue.
Adapun bagian kontraktor adalah 8.128 juta dolar AS atau sekitar 19,7 persen dari gross revenue, dan biaya cost recovery sebesar 18.336 juta dolar AS atau sekitar 44,4 persen.
"Sesuai persetujuan dalam POD tersebut, minimal nantinya penerimaan negara sekitar Rp208 triliun, SKK Migas akan melakukan pengawasan dan kontrol semaksimal mungkin agar cost recovery bisa lebih diefisienkan, agar penerimaan negara dapat didorong lebih besar lagi. Ini tentu akan mendukung program pembangunan dan mendukung upaya peningkatan kesejahtaraan rakyat," kata Hudi.