JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, jumlah warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang setuju digeser ke Tanjung Banun karena terdampak pembangunan proyek Rempang Eco-City bertambah menjadi 400 kepala keluarga (KK). Sebelumnya, 341 KK dari total 900 KK setuju untuk digeser.
"Sekarang yang sudah (setuju) hampir kurang lebih 400 KK sudah daftar sukarela untuk digeser," ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Dari 400 KK tersebut, Bahlil menyebut sudah ada 27 KK yang ditempatkan di hunian sementara, sedangkan sisanya masih dalam proses pemindahan.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah membuat hunian tetap bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Hal itu, menurutnya akan dijamin pemerintah melalui peraturan presiden (Perpres).
"Sekarang kita mulai membangun proses rumah contohnya dan itu semua dijamin lewat Perpres. Contoh 27 KK mereka punya uang selama masa nunggu rumah, Rp1,2 juta per bulan dan Rp1,2 juta per KK untuk kontrak itu kan kita selesaikan di tiga bulan pertama. Jadi kalau 1 KK ada empat orang, dapatnya Rp6 juta per bulan sampai masa tunggu," tuturnya.
Hunian tetap tersebut ditargetkan bisa selesai hingga awal tahun 2024. Sebab, menurut Bahlil, butuh waktu beberapa bulan untuk merampungkan hunian tersebut.
"Ya tahun depan, karena butuh waktu 6-7 bulan," katanya.