Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pembatasan BBM subsidi ini akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Padahal sebelumnya, pemerintah sendiri telah menyatakan akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.
Perlu diketahui, untuk tahun 2025 mendatang, pemerintah mematok volume BBM subsidi mencapai 19,41 juta kilo liter (KL). Angka itu terdiri dari minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL.
Bahlil menerangkan, penetapan volume BBM subsidi itu lebih rendah dibanding yang ditetapkan pada tahun 2024 ini sebesar 19,58 juta KL.
"Kalau untuk subsidi solar yang disepakati adalah Rp1.000 per liter, sama dengan subsidi 2024, tidak ada perubahan. Nanti yang lain-lainnya di bagian Kementerian Keuangan," tuturnya.
Sementara itu, realisasi penyaluran BBM bersubsidi pada 2023 lalu berada di angka 18,06 juta KL, terdiri dari minyak tanah 0,49 juta KL dan minyak solar 17,57 juta KL.
Kemudian, penyaluran BBM bersubsidi sampai Juli 2024 tercatat sebesar 10,28 juta KL, terdiri dari minyak tanah 0,29 juta KL dan minyak solar 9,99 juta KL dengan outlook penyaluran hingga akhir tahun ini sebesar 18,19 juta KL.