Basuki menjelaskan hingga saat ini memang Gedung DPR masih belum masuk dalam tahap konstruksi di IKN. Bahkan belum ada rencana dalam daftar proyek yang dibangun hingga kurun waktu 2024.
"Saya baru dapat data dari Mensesneg dari 31 organisasi yang menurut UU kedudukan berada di Ibu kota, baru 3 yang sudah groundbreaking. Itu BI, BPJS, dan OJK, yang lain belum ada. Seperti DPR, MPR, DPD, itu belum ada (dalam daftar pembangunan)," kata Basuki.
Namun demikian menurutnya, pembangunan gedung DPR kemungkinan sudah bisa masuk dalam kajian Feasibility Study sebelum masuk dalam tahap lelang hingga proses konstruksi di tahun 2025 mendatang.