JAKARTA - Sejak awal Januari 2017 lalu, pemerintah resmi menerapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga untuk wilayah teringgal, terdepan, terluar (3T). Upaya itu dilakukan agar masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia bisa membeli BBM dengan harga yang sama seperti di kota-kota besar.
Penerapan kebijakan itu termaktub dalam Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Meski sudah diterapkan sejak awal tahun, hingga saat ini masih banyak daerah yang membeli harga BBM Solar bersubsidi dan Premium penugasan tidak serupa dengan di kota-kota besar.
Implementasi kebijakan itu kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, pemerintah dan badan usaha yang ditugaskan perlu membangun infrastruktur dan harus siap dengan akses yang sulit dalam menyalurkan BBM.
Di Papua dan Papua barat sendiri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis BBM satu harga sudah berlaku menyusul penurunan banderol secara drastis terhadap produk Solar bersubsdi dan Premium penugasan di daerah tersebut. Harga BBM di Papua yang sebelumnya sempat menyentuh Rp60 ribu per liter, saat ini dibanderol di kisaran Rp9.000-12.000 ribu per liter.
BBM satu harga di Papua dan Papua Barat telah dipetakan di 33 lokasi atau setara 22% dari program. Pemerintah telah menetapkan 154 lokasi yang masuk dalam roadmap hingga 2019. Penerapannya dilakukan secara bertahap alias tidak semua lokasi diimplementasikan secara langsung.