JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah angkat suara perihal penghapusan daya listrik 450 volt ampere (VA) yang menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya, banyak orang salah kaprah perihal maksud Banggar dan pemerintah mengenai pembahasan daya listrik tersebut.
Said menjelaskan, hampir seminggu ini di media sosial dibahas sedemikian rupa bahwa pemerintah dan Badan Anggaran DPR akan menghapus pelanggan daya listrik 450 VA. Bahkan, serangan secara pribadi disasarkan kepada Ketua Banggar, sehingga pembelokan isu dan sudah keluar dari aspek proporsionalitas.
"Pada kebijakan yang sangat strategis, kita perlu peralihan energi dari berbasis minyak bumi menuju listrik. Kenapa hal itu perlu kita tempuh, sebab kita punya ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi. Kemampuan produksi minyak bumi kita hanya 614.000-650.000 barel per hari, sementara kebutuhan kita mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (19/9/2022).
Said menuturkan, ketergantungan terhadap impor minyak bumi mengakibatkan Indonesia terjebak dalam posisi sulit yang sering dihadapi berulangkali, seperti kenaikan harga minyak bumi dan kurs kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit.
Menurutnya, APBN harus mengongkosi subsidi yang kian besar, sehingga postur APBN tidak sehat dan rentan. Bila ongkos tersebut dikurangi berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dan menimbulkan beban kepada rakyat.
"Oleh sebab itu kita harus keluar dari jebakan minyak bumi. Kita saat ini memiliki produksi listrik di dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatar belakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," kata dia.
Sebagian besar pembangkit listrik Indonesia dipenuhi dari batu bara. Pasokan batu bara Indonesia sangat besar, sehingga tidak bergantung terhadap suplai impor layaknya minyak bumi. Dampaknya kekuatan energi kita lebih mandiri, sambil secara perlahan Indonesia melepaskan diri dari batubara dan mengganti pembangkit listrik kita menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
"Saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sesungguhnya membicarakan agenda besar peralihan energi kita untuk menyehatkan APBN. Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin," ucapnya.
Menurutnya, pemenggalan ini melepaskan narasi besar dan konteks, sehingga menimbulkan opini sesat ditengah-tengah rakyat. "Sistematisnya pemelintiran perihal ini, ditambah serangan pribadi terhadap saya menunjukkan ada pihak pihak yang mengorganisir, dan tidak senang kita mandiri energi," tuturnya.