Selanjutnya, Menko Airlangga mengatakan bahwa BPS berperan dalam mendukung Pemerintah menyediakan indikator strategis yang dapat digunakan untuk melihat berbagai fenomena dan gejolak sosial-ekonomi Indonesia. Selain data PDB dan inflasi, BPS juga merilis data secara bulanan yakni data ekspor, impor, dan tingkat penghunian perhotelan.
“Kompleksitas data yang diperlukan dalam penghitungan perekonomian Indonesia perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan antar satuan kerja maupun instansi agar data dasar cepat dan akurat,” kata Menko Airlangga.
Lebih lanjut Menko Airlangga menegaskan bahwa BPS sebagai instansi penyedia data harus independen sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. BPS diharapkan dapat meningkatkan frekuensi kecepatan waktu rilis data, menyediakan estimasi hingga wilayah yang lebih kecil, mengurangi efek dari non-response, serta mampu menyediakan informasi sebagai pembanding.
“Mengingat peran krusial BPS dalam mendukung Pemerintah, maka penyediaan data yang cepat, akurat, dan valid harus menjadi perhatian insan BPS,” ujar Menko Airlangga.