Hal yang harus dilakukan sekarang adalah keamanan energi harus tetap dijaga. Pertamina sebagai BUMN memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan resiliensi energi. Tapi di sisi lain, Pertamina harus mendukung target pemerintah untuk mencapai nett zero emission.
"Jadi, kami memiliki tiga agenda paralel utama untuk mencapai target itu. Pertama, kami tetap menjaga bisnis warisan kami dengan metodologi operasi yang berbeda," tutur Nicke.
Pertamina melakukan beberapa inisiatif untuk dekarbonisasi. Meski bisnis warisan Pertamina sebenarnya karbon positif, tetapi melalui program dekarbonisasi Pertamina bisa menguranginya, ini untuk jangka pendek.
"Tapi, kami juga memiliki mitigasi untuk jangka panjang. Contohnya, untuk bisnis minyak, kami mengembangkan dua agenda utama mengenai aset eksisting kami, mengubah kilang minyak menjadi kilang minyak hijau sehingga kami bisa meningkatkan dan mempercepat bioenergi," ucapnya.
Kedua, mengintegrasikan kilang dengan industri petrokimia. Ketiga, mengembangkan bisnis zero carbon atau bisnis netral karbon. Terlebih, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di geothermal atau energi panas bumi, juga tenaga hydro sehingga ada inisiatif netral karbon.
"Karena kami masih memiliki aktivitas bisnis yang karbon positif, kami memiliki inisiatif untuk karbon negatif, yaitu CCUS dan nature-based solution atau solusi berbasis alam (NBS). Indonesia memiliki potensi berlimpah di CCUS dan NBS serta material penting untuk transisi energi," ujar Nicke.
Indonesia, lanjut Nicke, memiliki cadangan dan produksi nikel yang terbesar, enam terbesar di bauksit, dan ketujuh terbesar di tembaga. Maka dari itu harus diatur penggunaanya bisa mengurangi emisi karbon.
"Kami juga memiliki 400 gigaton potensi cadangan karbon untuk CCUS dan NBS, salah satu dari negara dengan hutan hujan terluas di dunia. Jadi itu tiga agenda utama yang harus diatur secara paralel untuk menuju transisi energi dan mengurangi emisi karbon secara terjangkau," pungkas Nicke.