Li Claudia mengatakan rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027 menunjukkan upaya BP Batam mendorong pengelolaan kawasan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” kata Li Claudia.
Menurutnya, kemandirian pembiayaan tidak berarti Batam berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat. Dukungan tersebut tetap dibutuhkan, terutama melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan kewenangan.
“Batam ingin tumbuh tanpa menambah beban. Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya.
Li Claudia menambahkan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat pembangunan.