Sementara itu, dugaan pembobolan data BPJS Kesehatan mendorong instansi atau lembaga lain yang menghimpun data kependudukan untuk tetap berhati-hati. Salah satu instansi tersebut yakni BPJS Ketenagakerjaan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut, BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi yang mengelola data publik, khususnya data pekerja dan keluarganya.
"Dengan adanya dugaan kebocoran data dari BPJS kesehatan dan adanya aplikasi bersama dengan BPJS ketenagakerjaan, tentunya BPJS ketenagakerjaan pun harus hati-hati dalam mengelola data. Jangan sampai data BPJS Ketenagakerjaan pun bisa dibobol," ujar Timboel kepada MNC Portal Indonesia.
Dia mencatat, data di BPJS Ketenagakerjaan cukup terinci, dimana ada empat segmen kepesertaan di BPJS ketenagakerjaan yaitu peserta penerima upah, bukan penerima upah atau peserta mandiri, pekerja migran Indonesia, hingga pekerja jasa konstruksi.
Untuk tiga segmen pertama, data yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencakup data keluarga yang berhak mendapatkan manfaat. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan kualitas perlindungan data yang dikelolanya di platform atau aplikasi yang dimiliki. Dengan begitu, tidak mudah untuk diretas.