"700.000 itu umpama bisa 500.000 dari dalem, sisa dong 200.000, jadi 200.000 kita harus datangkan. Persoalannya adalah impor saat ini tidak mudah karena negara membatasi, bahkan ada yang sama sekali menutup untuk dia ekspor berasnya karena dia butuh juga," ungkap Budi Waseso.
Dia mengungkapkan, akibat pembatasan yang dilakukan negara produsen beras pada bulan ini, maka opsi impor kemungkinan dilanjutkan pada awal tahun 2023.
Terkait dengan itu, Bulog fokus melihat situasi masa panen di dalam negeri. Artinya, bila periodesasi panen mulai dilakukan pada awal Januari-Februari 2023, maka sisa stok beras yang diimpor tak lagi dilanjutkan.
Sebaliknya, bila panen berlaku pada Maret, maka impor beras untuk memenuhi target 500.000 ton tetap dilakukan.
"Sisanya kita lihat situasi, kalau Januari, Februari belum ada panen, situasinya memerlukan itu harus disuplai dari luar, gak ada masalah. BPS Maret (panen), data BPS dong, gak bisa ngarang-ngarang, toh kalo kita impor Januari-Februari lah, gitu loh. Itu tambahan sesuai keputusan rakortas," tutur Budi Waseso.