“Jadi kedepannya saat misalnya pengurusan izin, ini harus ketat. Tidak bisa kongkalingkong dikasih amplop biar lebih cepat. Harus benar A-Z persyaratannya tidak bisa dipotong. Kalau persyaratan yang dibutuhkan 10, ya harus sepuluh. Jika tidak ada maka harus mengulang dari awal,” kata dia.
Ia pun menjelaskan bahwa saat ini masih ada oknum-oknum ilegal yang berkeliaran dan masih meneruskan aski memalsukan izin pengiriman tenaga kerja. Hal ini harus ditangani dengan tegas dan melalui proses hukum
“Sampai perusahaan itu bisa untuk dinyatakan oleh kementerian itu sehat dan bisa mengirimkan baru bisa keluar izinnya. Di luar itu dianggap ilegal. Ilegal ini tentu harus menjadi pandangan pemerintah yang paling utama, kalau sudah tahu ilegal ya harus ditangkap dan diselesaikan secara hukum,” ujar Berman.
Kasus lain yang masih marak terjadi, yaitu lembaga ilegal yang mengirimkan tenaga kerja tanpa visa atau paspor yang jelas. Hal ini biasanya terlihat dari nama paspor yang berbeda dari nama asli, tetapi foto yang digunakan telah sesuai. Kejadian seperti ini patut untuk dicurigai.
“Tapi biasanya ini kan bukan lewat penerbangan. Kalau keluar negeri bukan lewat penerbangan tapi lewat laut dan segala macam yang ini sudah menjamur di dalam keahlian seperti itu. Ini yang harus dibasmi pemerintah,” tuturnya.