Sebelumnya, PBoC di situs webnya menyatakan, semua transaksi terkait mata uang kripto di China adalah ilegal, termasuk layanan yang disediakan oleh bursa luar negeri. Layanan yang menawarkan perdagangan, pencocokan pesanan, penerbitan token, dan turunan untuk mata uang virtual semuanya dilarang keras.
Lesperance mengakui beberapa kliennya khawatir dengan keselamatan mereka. "Mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri secara pribadi karena mereka menduga pemerintah China sangat menyadari aktivitas kripto mereka sebelumnya, dan mereka tidak ingin menjadi Jack Ma berikutnya, seperti target 'kemakmuran bersama',” tutur Lesperance.
Analis data fintech yang berbasis di London, Boaz Sobrado mengatakan, pemberitahuan dari PBoC pada Jumat lalu bukanlah hal baru, dan itu bukan perubahan kebijakan. Namun kali ini, pengumuman kripto melibatkan 10 lembaga, termasuk departemen utama, seperti Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keamanan Publik.
Namun, dia berpikir pasar bereaksi berlebihan terhadap pengumuman tersebut, mengingat banyak volume pertukaran di China terdesentralisasi dan dilakukan peer-to-peer semakin menjadi metrik adopsi kripto yang paling jitu. Sementara pertukaran token P2P tidak menghindari pengawasan peraturan, Sobrado mengatakan, pertukaran kripto tersebut lebih sulit untuk dilacak.
Sementara Lesperance juga menunjukkan, berita pada Jumat lalu mungkin benar-benar memperkuat kasus bisnis untuk uang kripto sebagai kelas aset, mengingat mereka adalah lindung nilai terhadap risiko kedaulatan. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar adalah apakah arahan terbaru dari Beijing ini benar.
“Lelucon yang berjalan di kripto adalah bahwa China telah melarang kripto ratusan kali. Sayabertaruh orang akan memperdagangkan bitcoin di China setahun dari sekarang,” ujar Sobrado.