Risiko tidak hanya datang dari praktik korupsi yang disengaja, tapi juga dari ketidaktahuan dan kelalaian dalam menjalankan fungsi kontrol internal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren penegakan hukum menjadi kunci.
Penasihat Senior di Moores Rowland Indonesia, Marzuki Darusman mengatakan perusahaan tidah lagi bisa mengandalkan pendekatan reaktif menyikapi tantangan regulasi global. Namun, perlu membangun sistem compliance.
“Kompleksitas regulasi internasional semakin meningkat. Perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan reaktif, mereka harus proaktif membangun sistem kepatuhan,” kata Marzuki.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan membangun tata kelola perusahaan berbasis integritas harus dilakukan.
“Penerapan kebijakan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan, bukan sekadar dokumen formalitas," kata dia.