JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan, ada juga data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sri Mulyani pihaknya telah meminta evaluasi menyeluruh terkait kebocoran data. Ia juga meminta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan tim IT.
"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ucap dia usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sebelumnya, ramai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X, Rabu (18/9) lalu.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.