JAKARTA, iNews.id – Akhir-akhir masyarakat dihebohkan dugaan penggunaan dana haji yang tak sesuai prinsip-prinsip syariah. Tidak mengherankan, banyak masyarakat yang menuduh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak transparan soal simpanan dana haji.
Anggota Dewan Pengawas BPKH, Hamid Paddu, menepis dugaan tersebut dan menyatakan BPKH sudah melakukan pengelolaan dana secara transparan dengan memberikan bukti-bukti berdasarkan laporan keuangan.
“Kami juga menyampaikan laporan baik tahunan ataupun semester itu baik yang sudah diaudit ataupun belum untuk disimpan di website,” kata Hamid, kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (11/6/2021).
Menurut dia, BPKH secara rutin selalu menyampaikan hasil laporan keuangan ke publik melalui media massa, per semester di tahun berjalan.
“Jadi semua proses kami itu terbuka. Semua orang bisa tahu. Dan apa yang BPKH sampaikan sudah sesuai petunjuk yang ada diundang-undang,” tutur Hamid.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan melakukan pembatalan calon jemaah haji tahun 2021, yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M baik yang jemaah haji reguler dan khusus. Calon jemaah pun menilai ada pengelolaan dana haji yang tidak benar, sehingga mereka gagal berangkat.
Selain itu, muncul pula dugaan bahwa dana haji digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Seperti diketahui, selama Presiden Joko Widodo memimpin, pemerintah tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur.