Biden mengharapkan RUU tersebut berada di mejanya tepat waktu untuk menghindari gagal bayar, yang akan melumpuhkan ekonomi AS dan mengganggu pasar keuangan dunia.
Seperti diketahui, langkah kompromi antara Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk membuat RUU tersebut telah mendapatkan kecaman dari 71 pihak Partai Republik garis keras Partai Republik karena menginginkan pemotongan pengeluaran yang lebih dalam dan reformasi yang lebih ketat. Biasanya angka tersebut cukup untuk tidak meloloskan RUU, namun 165 suara Demokrat setuju untuk mendukung RUU itu dan meloloskannya.
Adapun RUU tersebut berisi kesepakatan untuk menangguhkan plafon utang hingga 1 Januari 2025. Batas waktu itu memungkinkan Biden dan Kongres untuk mengesampingkan masalah berisiko muatan politik hingga setelah pemilihan presiden November 2024.
RUU itu juga akan membatasi beberapa pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan, mempercepat proses perizinan untuk proyek energi tertentu, menarik kembali dana Covid-19 yang tidak lagi digunakan, dan memperluas persyaratan kerja untuk program bantuan makanan kepada penerima tambahan.
Kantor Anggaran Kongres non-partisan menyatakan, RUU tersebut nantinya akan menghasilkan penghematan 1,5 triliun dolar AS selama satu dekade. Angka itu berada di bawah target penghematan 4,8 triliun dolar AS, yang diajukan Partai Republik dalam RUU ke DPR pada April lalu, dan juga di bawah defisit 3 triliun dolar AS yang akan dikurangi oleh anggaran yang diusulkan Biden selama waktu itu melalui pajak baru.