JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menggelontorkan pinjaman kepada daerah senilai Rp12,24 triliun. Utang tersebut diberikan supaya pemerintah daerah (pemda) bisa menjalankan aktivitas pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Ahmad Hatari mengatakan, pinjaman yang diberikan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selama ini sering disalahgunakan. Dia meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk mengawasi lebih ketat.
"Karena banyak hal yang terjadi di daerah, meminjam kepada Sarana Multi Infrastruktur Rp500 miliar ternyata di dalam daftar untuk beli 50 unit kendaraan roda empat untuk masing-anggota DPR provinsi," kata Hatari di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8/2020).
Hatari mengaku langsung menelepon Direktur Utama PT SMI ketika itu, Emma Sri Martini untuk menunda pinjaman tersebut. Selain itu, dia juga meminta kepada rekan-rekannya di DPR untuk ikut mengawasi penggunaan pinjaman daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani akan memeriksa laporan yang disampaikan Hatari. Menurut dia, apabila laporan tersebut benar, maka terjadi penyalahgunaan pinjaman daerah.
"Kita akan melakukan penelitian untuk itu karena kita tidak berharap proyek ini untuk pembelian kendaraan bermotor," ucapnya.