JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja mengatakan porsi APBN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang awalnya direncanakan hanya 20 persen dari total estimasi kebutuhan dana Rp466 triliun atau Rp93 triliun perlu dihitung ulang. Sebab, anggaran diramal akan membengkak.
Endra menjelaskan saat ini nilai paket yang sudah terkontrak untuk pembangunan infrastruktur dasar saja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A sudah mencapai Rp85 triliun. Alhasil, sisanya APBN tinggal Rp8 triliun saja.
Sayang, kata Endra saat ini telah terjadi ini inflasi dan peningkatan harga material yang membuat peningkatan biaya konstruksi di IKN. Sehingga estimasi porsi APBN 20 persen perlu dari total Rp466 triliun perlu dihitung lagi.
"Ya kan itu kan perkiraan pada tahun 2020 ya. Kan ada inflasi, ada perubahan harga material, ada beberapa perubahan yang memang kita harus hitung lagi," ucap Endra saat ditemui di Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).
Sehingga dikatakan Endra kemungkinan porsi pembiayaan APBN bisa jauh lebih besar dari estimasi awal yaitu Rp93 triliun. Pasalnya, angka tersebut diambil pada perhitungan tahun 2020 lalu.