"Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tutur dia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan pada dasarnya pembangunan IKN tidak seluruhnya dibebankan oleh Kementerian PU saja. Sebab setelah pembangunan infrastruktur dasar terbangun, maka diharapkan peran swasta atau badan usaha juga berkontribusi untuk mendukung pembangunan Ibukota baru tersebut.
"Tidak semuanya dengan APBN. kan ada dari OIKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu (pembangunan IKN) dan tidak semuanya di PUPR," kata Diana.