JAKARTA, iNews.id - Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan ekspor batubara yang dilarang pemerintah selama Januari 2022 harus dikomunikasikan dengan negara-negara tujuan ekspor. Hal itu, untuk menghindari kemungkinan Indonesia dinilai tidak profesional.
Menurut dia, Indonesia memiliki kontrak batubara, nikel, timah, dan LNG, yang memerlukan komunikasi dengan negara-negara lain. Meski ekspor batubara sementara waktu tidak diizinkan, dia memandang komunikasi dua arah antara otoritas RI dan negara lain harus berjalan baik.
"Jangan sampai negara lain melihat Indonesia tidak profesional, tetap semuanya harus komunikasi, dan negara lain Insya Allah mendukung lah, selama tidak disetop tahunan, kalau cuma tunda 20 hari, mereka kan juga penuh. Yang penting kita jangan saling menyalahkan, kita turun sesuai instruksi Presiden, kita harus selesaikan masalahnya," ujar Erick Thohir, Rabu (5/1/2022).
Dia menjelaskan, kebijakan yang diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di saat Indonesia mengalami krisis batubara dan liquefied natural gas (LNG), hanya bersifat sementara. Setelah pasokan sumber daya tersebut terpenuhi, keran ekspor akan kembali dibuka pemerintah.
Kelangkaan batubara dan LNG, lanjutnya, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memetakan sumber energi terbarukan ke depan. Dia menyebut Menteri ESDM Arifin Tasrif telah meluncurkan RUPTL energi baru terbarukan yang harus diikuti oleh semua pihak.