JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) akan segera mendapatkan izin tambang hingga 2061. Saat ini, prosesnya sudah mendekati tahap akhir.
"(IUPK) Freeport sekarang sudah hampir selesai," ucap dia usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Meski begitu, ia mengaku Freeport masih agak lamban dalam menyiapkan persyaratan yang diminta. Padahal, hal itu harus dilakukan untuk proses selanjutnya, yakni negosiasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan menteri BUMN (Erick Thohir) belum selesai. Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya freeport juga ya," tutur dia.
Sebelumnya, Bahlil telah mengungkapkan bahwa perpanjangan IUPK Freeport akan terbit sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai menjabat. Demikian diungkapkannya kala masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Keputusan ini diambilnya mengingat kontrak perusahaan tambang dengan kode saham PTFI itu berakhir pada 2041. Bahlil menuturkan, dengan perpanjangan IUPK ini maka pemerintah akan memiliki 61 persen saham Freeport.
Kepemilikan itu naik dari total saham yang dimiliki pemerintah saat ini yang masih sebesar 51 persen, dengan 10 persen di antaranya milik Pemerintah Daerah Papua dan 41 persen lainnya milik pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).