JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) masih agak lambat menyiapkan berbagai persyaratan untuk negosiasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal dikatakannya, perpanjangan kontrak PTFI sudah hampir selesai.
"(IUPK) Freeport sekarang sudah hampir selesai. Tapi, Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan menteri BUMN (Erick Thohir) belum selesai," ucap dia usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Ia pun meminta agar hal ini juga dibahas dengan Freeport agar menjadi tanggung jawab mereka.
"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya freeport juga ya," tutur dia.
Sebelumnya, Bahlil telah mengungkapkan bahwa perpanjangan IUPK Freeport akan terbit sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai menjabat. Demikian diungkapkannya kala masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Keputusan ini diambilnya mengingat kontrak perusahaan tambang dengan kode saham PTFI itu berakhir pada 2041.
"Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan IUPK karena 2041 (kontrak) selesai. Kalau tidak, siapa yang mengelolanya?" kata dia dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Jakarta, Kamis (11/7/2024) lalu.
Bahlil menuturkan, dengan perpanjangan IUPK ini maka pemerintah akan memiliki 61 persen saham Freeport. Kepemilikan itu naik dari total saham yang dimiliki pemerintah saat ini yang masih sebesar 51 persen, dengan 10 persen di antaranya milik Pemerintah Daerah Papua dan 41 persen lainnya milik pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Terus saat ini sahamnya negara sudah 51 persen. Nah, dengan perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah 10 persen. Jadi total (kepemilikan) saham Freeport oleh negara itu 61 persen," tegas Bahlil.