"Oke benar, realisasinya di atas Rp100 miliar, tapi itu induk, tapi anak usaha dan cicit, itu Rp100 miliar ke bawah, akhirnya pengusaha nasional tidak dapat apa-apa," ucapnya.
La Ode mengakui bahwa peluang pengusaha swasta ada pada proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU). Namun, dia menyebut skema tersebut banyak kendala, termasuk seringkali pembayaran terlambat dilakukan.
Keterlambatan pembayaran itu membuat kontraktor swasta terjerat kredit bermasalah. Padahal, banyak pengusaha yang meminjam uang ke bank untuk menalangi proyek di awal pengerjaan. Hal ini terlihat dari tingginnya rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sektor konstruksi yang mencapai 2,6 persen.
"Kita pengusaha swasta yang meminjam ke bank, pembayaran jadi lambat, berdampaklah pada NPL," tuturnya.