"Itu kan berarti cuma butuh akses ke pejabat, dapat izin, terus izin digadaikan, ini yang banyak terjadi. Tanya perbankan (kenapa bisa setujui) saya bukan orang perbankan," kata Bahlil.
Selain itu, lanjutnya, ada fenomena lain yaitu menjual izin yang dikantongi oleh perusahaan, lahan yang mendapat izin bukannya digarap, tapi izinnya malah dijual ke pihak lain.
"Izin diterima kemudian sebagian ada yang dijual kembali, negara memberikan izin itu dalam rangka memproduksi. Kenapa izin kita cabut, karena banyak yang ditaro di bantal, ada yang digadaikan di bank, atau ada yang dijual kembali. Ini barang milik negara," tutur Bahlil.