"Menteri Susi hanya melihat dari satu sisi, tapi seorang Gubernur dari berbagai aspek," tandasnya.
Dia mengemukakan, Menteri Susi tidak melihat dari angka kemiskinan. Gubernur melihat dari angka pengangguran, kemiskinan dan pendapatan rakyat.
Angka kemiskinan Maluku pada September 2017, tercatat masih 18,29 persen dengan rincian tiga kabupaten yakni Maluku Barat Daya (MBD) angka kemiskinan masih 29 persen serta Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru masing - masing 28 persen.
"Saya mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati tiga kabupaten dengan dukungan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mau kerja keras menurunkan angka kemiskinan bervariasi 23 - 24 persen. Itu berarti, angka kemiskinan di Maluku bisa turun hingga 15 persen," kata Said.
Dia berharap, moratorium perikanan secepatnya dicabut dengan didukung jalinan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kuasa pengguna anggaran pembangunan di daerah ini agar angka kemiskinan menurun.
"Saya instruksikan pimpinan OPD agar intenesif melakukan inovasi dalam berkarya," ujar dia.