"Kita dikoordinir, takut kalau ada yang menganggu, kita bisa mendampingi semacam advice, atau pendampingan hukum," ujar Sahid.
Sebagai informasi,beberapa anggota BNPM memiliki latar belakang beragam, dari pelaku usaha UMKM, advokat, pengusaha, hingga Aparat Sipil Negara (ASN).
Warung Madura sempat menjadi perbincangan karena adanya larangan operasional buka 24 jam di Bali. Aturan itu diterapkan Kabupaten Klungkung, Bali, melalui Peraturan Daerah (Perda) Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Namun setelah ramai hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengkaji Perda tersebut, dan memutuskan tidak ada larangan spesifik operasional 24 jam Warung Madura.