Menurut Maming, insentif pajak penting agar pengusaha bisa merekrut kembali karyawan yang dirumahkan atau di-PHK.
Selain pajak, mantan bupati Tanah Bumbu itu meminta program kartu prakerja ditunda dan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi korban PHK.
"Tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini melakukan pelatihan online. Karyawan yang di rumahkan atau di-PHK bukan karena perusahaannya kacau, tapi karena dampak pandemi Covid-19 seperti di sektor pariwisata dan sektor UMKM yang paling parah terkena dampak," ucapnya.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI, Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan dana hingga Rp70 triliun untuk insentif pajak. Pada tahun lalu, total penerimaan pajak PPh 21 dan 22 impor sekitar Rp200 triliun.
"Pemberian insentif pajak langkah positif pemerintah untuk mendorong perekonomian. Insentif kebijakan nonfiskal akan berdampak positif untuk menormalisasi membantu ekspor-impor yang sedang melandai di dalam negeri," ujar Ajib.