Selain itu, konsep hilirisasi tidak hanya mencakup proses peningkatan nilai tambah, melainkan juga tahapan hingga daur ulang yang merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menekankan pentingnya keberlanjutan.
"Kami tidak memiliki niat untuk mendominasi semua proses hilirisasi secara sepihak. Tahapan awal akan kami lakukan di Indonesia, namun tahapan selanjutnya masih dapat dilakukan di negara lain, saling mendukung industri mereka, dalam semangat kerja sama global yang saling menguntungkan," ujar Jodi.
Sebelumnya, IMF merespons kebijakan Indonesia soal hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bahan mentah. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak memperluas kebijakan serupa pada komoditas lain.
"Direksi (IMF) meminta untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain." tulis laporan IMF bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.
IMF menyoroti ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi langsung dari luar negeri dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Kebijakan itu dinilai perlu didasari pada analisis biaya-manfaat lebih lanjut dan meminimalkan dampak negatif lintas batas.