"Tentunya wacana ini akan menjadi perdebatan di masyarakat, untuk itu tentunya kami serahkan keputusannya kepada para Anggota Dewan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana Pemilu di Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur atau penambahan masa jabatan di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal ini terkait dengan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Presisden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2027.
Bahlil menuturkan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Jika melihat dunia usaha, rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Senin (10/1/2022).