Berdasarkan isi laporan, PJPK sebagai project ultimateowner mengharapkan agar kamera pada gantry dapat melakukan identifikasi perhitungan seluruh kendaraan yang melintas di jalan tol, dengan pelaksanaan identifikasi pelat nomor secara otomatis dan kategorisasi melalui sistem artificial intelligence 94 persen dan sisanya 6 persen melalui identifikasi secara visual/manual yang dilakukan oleh verifikator.
"Sebaliknya, Kontraktor EPC BUP menyampaikan bahwa kamera pada gantry hanya dapat melakukan identifikasi 94 persen terhadap nomor pelat kendaraan yang tertangkap kamera, bukan terhadap total kendaraan yang melintas,” tulis laporan tersebut.
Kedua hal tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator/KPI) yang telah disepakati PT Roatex Indonesia Toll System bersama dengan pemerintah, namun tidak bisa dipenuhi oleh Kontraktor EPC.
Lebih lanjut, konsultan ini menyatakan bahwa Kontraktor EPC belum menyerahkan deliverables sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam Dokumen Desain padahal pembayaran sudah dilakukan oleh Roatex.
Sebagai informasi, pembayaran dari Roatex kepada Kontraktor EPC dilakukan per milestone atau pencapaian target kerja. Dengan temuan-temuan tersebut, konsultan merekomendasikan, antara lain meminta Roatex mengintruksikan Kontraktor EPC untuk melakukan penyesuaian Dokumen Desain dengan situasi dan kondisi di Indonesia dengan merujuk pada permintaan-permintaan PJPK.
Selain itu, Roatex juga disarankan untuk menunda pembayaran yang telah ditagihkan sampai mereka menerima deliverables Kontraktor sesuai dengan Dokumen Desain dan Kontraktor EPC telah menyesuaikan Dokumen Desain dengan situasi dan kondisi di Indonesia, merujuk pada permintaan-permintaan PJPK.
“Dari temuan-temuan tersebut, kami berpendapat bahwa besar kemungkinan terjadinya cost overrun (kelebihan bayar) dan keterlambatan penyelesaian Proyek,” sebut konsultan dalam laporan tersebut.